 |
| BEM Sumbar Demo Tani di Kantor Gubernur Sumbar |
Massa mendesak pemerintah lebih tegas menangani berbagai persoalan tersebut, terutama yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
Korlap BEM Sumbar, Irianto, mengatakan maraknya PETI juga berkaitan dengan persoalan distribusi solar bersubsidi di Sumbar.
"Karena tambang ilegal. Coba lihat di SPBU, pasti antre. Solar itu habis karena PETI. Hari ini, bagaimana kita meminta Pemprov tegas dalam menindak ini," ujar Irianto dalam aksi.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Tak hanya PETI dan solar, BEM Sumbar juga menyoroti persoalan perkebunan kelapa sawit, khususnya pelaksanaan pola kemitraan atau plasma.
Massa meminta perusahaan perkebunan memastikan skema tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Skema plasma harus mensejahterakan petani sawit, bukan kemiskinan rakyat," katanya.
BEM Sumbar juga mendesak pemerintah mengevaluasi HGU yang dinilai bermasalah.
"Cabut HGU yang bermasalah," tegas Irianto.
Sorotan terhadap kesejahteraan petani sawit muncul di tengah persoalan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani swadaya yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pada September 2026, Pemprov Sumbar menyatakan akan mengevaluasi izin sejumlah perusahaan sawit yang dinilai belum menjalankan kewajiban kemitraan dengan petani swadaya minimal 20 persen.
Di Pesisir Selatan, pemerintah daerah juga mengakui harga TBS petani swadaya masih berada di bawah harga TBS kebun plasma maupun sejumlah daerah lain di Sumbar.
Sementara itu, persoalan PETI juga masih menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah lokasi yang terindikasi menjadi tempat aktivitas pertambangan tanpa izin telah dipetakan untuk ditindaklanjuti melalui upaya pencegahan dan penertiban.
Persoalan solar bersubsidi turut menjadi sorotan massa. Pada Agustus 2026, Pertamina menyebut pasokan solar subsidi ke Sumbar tetap dipenuhi, meski permintaan meningkat dari sekitar 1.600 kiloliter menjadi 1.800 kiloliter per hari.
Di sisi lain, dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi melalui praktik pelangsiran juga menjadi perhatian, termasuk di wilayah yang terdapat aktivitas PETI.
BPH Migas sebelumnya juga menemukan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di salah satu SPBU di Sumbar dan melakukan pembinaan terhadap penyalur.
Dalam aksi tersebut, BEM Sumbar meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan petani dari sisi produksi. Massa juga menuntut kepastian akses lahan, harga yang layak, kemitraan yang adil serta perlindungan lingkungan.
"Hari ini, saya harap teman-teman adalah mewakili suara rakyat," ujar Irianto.
Hingga pukul 16.13 WIB, massa masih bertahan di halaman Kantor Gubernur Sumbar.
Aksi sempat diwarnai dorong-dorongan antara massa dan petugas ketika massa hendak melaksanakan salat di dalam lingkungan Kantor Gubernur Sumbar.
